REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kubu pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sedang sedang menyusun kabinet yang berjumlah 34 menteri. Kabarnya, kubu Jokowi pun menawarkan kursi menteri kepada partai politik yang mau keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Menanggap hal itu, Ahli Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin, mengatakan, sebaiknya partai politik (parpol) yang sudah mendeklarasikan diri sebagai kekuatan penyeimbang atau tergabung dalam KMP, tak tergoda dengan kursi kabinet.
"Sesungguhnya kursi kabinet, tidak bisa menghidupi secara finansial kehidupan parpol," ujarnya, kepada Republika, Senin, (22/9),

Ia menjelaskan, esensi kehadiran parpol sebenarnya adalah, menjadi kekuatan rakyat yang melakukan pengawasan dan penyeimbangan terhadap kekuasaan presidensial. Maka dari itu, parpol harus mampu memberi menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia, bahwa partai merupakan organisasi bermartabat, berprinsip, memiliki kehormatan, serta harga diri.

"Kehormatan dan harga diri ditunjukkan partai, dengan tidak tergiur perburuan kekuasaan kabinet, sebab konstitusi sudah merupakan tempat bermain kepada parpol yaitu di legislatif atau ranah kekuasaan pembentukan undang-undang," jelas Andi. Menurutnya, rakyat akan lebih menghormati partai yang mempunyai pendirian, dan tak mudah tergoda oleh tawaran kabinet.

Sumber : http://www.republika.co.id/